Book Review: ‘Politik Antar Bangsa’ (Hans J. Morgenthau), Bab 5 – IMPERIALISME

IMPERIALISME

Oleh    : Ardian Perdana Putra

NIM    : 1 2010 02 03 002

Prodi    : Disaster Management for National Defense

 

Pergeseran Makna Imperialisme

Seiring perubahan waktu, makna imperialisme telah jauh berubah dari gagasan aslinya yang awalnya muncul di Inggris. Apa yang disebut Inggris sebagai Imperialisme tak lain adalah apa yang sebelumnya disebut Morgenthau sebagai politik pemeliharaan/politik status quo. Dalam definisi ini, imperialisme bagi Inggris bukanlah usaha untuk memperluas daerah kekuasaan (ekspansi), tetapi memelihara wilayah kekuasaannya. Istilah imperialisme kemudian berkembang menjadi apa yang umum dipersepsikan saat ini, yaitu usaha untuk memperluas daerah kekuasaan/pengaruh.

Perkembangan teori imperialisme dimasa selanjutnya dipengaruhi teori-teori ekonomi yang muncul kemudian. Morgenthau mengklasifikasikan konsep imperialisme menjadi 3 kelompok besar berdasarkan teori ekonomi yang mempengaruhinya, yaitu Imperialisme menurut Marxis, Liberal dan apa yang disebut dengan teori ‘Iblis’. Kaum Marxis berpendapat bahwa surplus produk dan modal yang membuat kaum kapitalis berusaha memperluas pasar dengan mendorong negara melakukan ekspansi, padahal ekonom Liberal berpendapat bahwa surplus produk dan modal akan disikapi dengan perluasan pasar dalam negeri dengan mendorong kebijakan peningkatan daya beli dalam negeri. Adapun teori ‘iblis’ menganggap adanya konflik menciptakan peluang pasar bagi pihak-pihak tertentu (produsen senjata), sehingga perang/ekspansi teritorial sengaja diciptakan karena terjadinya perang memberikan keuntungan bagi mereka.

Semua gagasan imperialisme berdasarkan teori ekonomi tersebut menurut Morgenthau pada tidak terbukti dalam perjalanan sejarah. Menurutnya, sepanjang perjalanan sejarah imperialisme dari zaman pra-kapitalis hingga masa sesudahnya, motif politik merupakan penyebab utama terjadinya imperialisme. Meskipun dalam beberapa peristiwa didapati adanya motif ekonomi, namun motif politik/kekuasaan lebih dikedepankan para pelaku sejarahnya. Lebih jauh Morgenthau berpendapat bahwa pada kenyataanya, hubungan antara politisi dengan kaum kapitalis (pemodal) seringkali bertolak belakang. Yang terjadi, kebijakan negara untuk melakukan ekspansi seringkali menekan kapitalis untuk mendukung kebijakan tersebut. Kebanyakan tokoh kaum kapitalis sendiri beranggapan bahwa industri lebih membutuhkan perdamaian ketimbang perang.

Dorongan, Tujuan dan Metode Imperialisme

Morgenthau berpendapat bahwa ada tiga motif/dorongan terjadinya imperialisme, yaitu:

  1. Perang yang berakhir dengan kemenangan: Dalam suatu perang bisa jadi ada perubahan motif di salah satu pihak, dari awalnya berusaha mempertahankan status quo menjadi ekspansi wilayah kekuasaan karena adanya peluang untuk menang. Contoh: Perdamaian Carthago, Perjanjian Versailles dan Perjanjian Helsinki.
  2. Kekalahan dalam perang: Pihak yang kalah perang, meskipun tidak kehilangan wilayahnya amat mungkin memiliki dendam yang terpendam terhadap pihak yang menang, sehingga ketika ada celah/peluang untuk mengkonsolidasikan kekuatan, akan berusaha melakukan ekspansi wilayah. Contoh: Kebijakan politik Jerman pasca 1933 hingga akhir PD II.
  3. adanya wilayah yang lemah/tak bertuan: Adanya wilayah yang lemah atau tidak bertuan akan mengundang perhatian dari negara yang kuat untuk melakukan ekspansi. Contoh: Terbentuknya kekuatan kontinental dari 13 negara bagian Amerika.

Tujuan imperialisme menurut Morgenthau diklasifikasikan menjadi 3, yaitu Imperium dunia, Imperium kontinental dan imperium lokal yang lebih besar. Sejarah ekspansi yang bertujuan membangun imperium dunia terlihat pada kekuasaan Alexander Agung, Napoleon I dan Hitler, dimana wilayah ekspansinya nyaris tanpa batas. Imperium kontinental terbentuk karena adanya hasrat untuk mengukuhkan eksistensi suatu negara di suatu regional, seperti yang dilakukan Mussolini yang ingin seluruh wilayah sekitar Laut Tengah/wilayah Balkan dikuasai Italia). Pada lingkup yang lebih kecil, Imperium lokal terlihat pada usaha Bismarck untuk mengukuhkan eksistensinya di Eropa Tengah.

Sedangkan dalam hal metode yang digunakan, Morgenthau mengklasifikasikannya menjadi Imperialisme Militer, Imperialisme Ekonomi dan Imperialisme Kultural/ideologis. Morgenthau berpendapat, penggunaan metode militer merupakan cara paling kasar dan beresiko tinggi, karena jika terjadi salah perhitungan dapat berakibat pihak yang melakukan ekspansi justru menjadi korban (pihak yang ditaklukkan) sebagaimana Jepang dan Jerman di Perang Dunia II. Metode ekonomi merupakan cara ‘penaklukan’ yang halus namun efektif menurut Morgenthau. Prosesnya bukan dengan menaklukkan wilayah tetapi dengan meningkatkan ketergantungan negara-negara yang lemah terhadap negara kuat. Imperialisme kultural dilakukan dengan menaklukkan pemikiran penduduk negara tersebut sehingga beranggapan kebudayaan negara lain lebih unggul atau memiliki filsafat politik lebih menarik.

Politik Pembendungan dan Peredaan

Morgenthau berpendapat bahwa ada dua kesalahan yang sering terjadi dalam penentuan kebijakan luar negeri dalam menghadapi politik imperialisme yang seringkali terlihat seolah-olah sebagai politik status quo. Menurutnya, politik imperialisme lebih tepat dilawan dengan politik pembendungan (containment) yaitu, memberikan peringatan bagi negara yang melakukan ekspansi untuk menghentikan aksinya dengan cara menegaskan batasan teritorial yang sudah tidak dapat lagi ditoleransi, yang jika dilanggar maka akan memicu serangan balasan.

Kesalahan pertama adalah menyikapi politik imperialisme dengan cara-cara yang lebih tepat bagi politik status quo, yaitu politik peredaan. Politik peredaan (appeasement) merupakan kompromi yang dilakukan dengan memenuhi tuntutan suatu negara yang melakukan ekspansi wilayah atas dasar pertimbangan nilai-nilai tertentu (misalnya, kemanusiaan, fakta sejarah, tuntutan penduduk untuk menentukan nasibnya sendiri). Pengambilan kebijakan politik peredaan pada aksi imperialistik tersebut berpotensi membuat negara imperialis tersebut merasa memiliki peluang untuk memperluas daerah kekuasaannya lebih jauh lagi.

Kesalahan yang sebaliknya dapat terjadi ketika suatu politik status quo disikapi dengan kebijakan yang lebih tepat untuk politik imperialisme. Suatu negara yang mencurigai negara tetangganya akan melakukan politik imperialisme, bisa jadi akan melakukan tindakan-tindakan seperti mempersiapkan angkatan perangnya atau membentuk aliansi strategis dengan negara lain. Hal ini bisa jadi akan ditafsirkan oleh negara tetangganya, yang sebenarnya menjalankan politik status quo, sebagai aksi imperialistik. Jika kecurigaan-kecurigaan keduanya tidak terklarifikasi, Morgenthau berpendapat hal ini akan berujung dengan pecahnya perang. Dalam akhir bahasannya mengenai politik Imperialisme, Morgenthau berpendapat bahwa solusi dari masalah kesalahan penafsiran tersebut adalah terus-menerus melakukan evaluasi terhadap kebijakan luar negeri di tiap negara. Kebijakan luar negeri masing-masing harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis, tidak kaku dan harus dapat berubah sesuai perkembangan politik internasional.

Komentar mengenai bab 5

Pendapat Morgenthau bahwa motif ekonomi bukan merupakan penyebab utama dari politik imperialisme sepertinya kurang tepat jika dilihat pada kasus-kasus aktual seperti invasi AS ke Irak atau peran Australia dalam kemerdekaan Timor Leste. Meskipun memang, seperti disebutkan Morgenthau tidak ada negara yang secara terang-terangan menyatakan bahwa perang/serangan yang dilakukannya berdasarkan alasan ekonomi, namun banyak pihak dapat dengan mudah melihat bahwa motif utama AS maupun Australia adalah ekonomi. Isu Nuklir yang dikeluarkan oleh intelejen AS dapat dikatakan mengada-ada mengingat bahwa kekuatan persenjataan Irak beberapa tahun sebelum Saddam diturunkan sudah jauh berkurang dibandingkan ketika invasinya ke Quwait pada perang teluk. Alasan AS yang dapat dikatakan terlalu mengada-ada mengenai senjata nuklir Irak ini, kemudian hari terbukti merupakan ‘kesalahan’ laporan intelejen, yang itu diakui sendiri oleh AS.

Selain itu anggapan Morgenthau bahwa kaum kapitalis cenderung menyukai perdamaian dan teori ‘iblis’ tidak terbukti juga tidak relevan dengan fakta aktual. Pada kenyataannya dalam invasi AS ke Irak, peran kaum kapitalis sangat besar,. Jika dilihat dari industri persenjataan pun, dalam daftar eksportir terbesar peralatan perang selama periode 2000-2009, AS hanya 2 kali berada di peringkat kedua, selebihnya ada di peringkat pertama.