Kebijakan Mitigasi Partisipatoris dalam Penanggulangan Bencana Perkotaan (Studi Kasus: Kerentanan Masyarakat dan Kapasitas Pemerintah dalam Mitigasi Bahaya Kebakaran di Kecamatan Tambora – Jakarta Barat)

Ardian Perdana Putra¹⁾, Abdul R. Ras²⁾, Ricardo M.H. Siagian³⁾, Ina Juniarti⁴⁾

Program Studi Manajemen Bencana Untuk Keamanan Nasional,

Sekolah Kajian Pertahanan dan Strategis, Universitas Pertahanan Indonesia

Jl. Salemba Raya No. 14 Jakarta Pusat

1) ardianperdanaputra@gmail.com, 2) rivai_ras@yahoo.com, 3) siagian.rmh@gmail.com,

4) inajuniarti@yahoo.com

Abstrak – Pengurangan Risiko Bencana (PRB) membutuhkan partisipasi semua pihak, termasuk Partai Politik yang memiliki akses dalam pengambilan kebijakan di legislatif dan eksekutif. Tetapi partisipasi partai politik dalam bencana sering dinilai negatif sebagai bagian dari pencitraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerentanan masyarakat perkotaan dan kapasitas pemerintah dalam upaya PRB di Tambora, sesuai gagasan Kota Tangguh (Godschalk, 2003) dalam kerangka kerja V2R (Pasteur, 2011). Ditemukan bahwa penyebab kerentanan adalah kurangnya perhatian masyarakat terhadap keselamatan jaringan listrik. Terdapat sejumlah kebijakan mitigasi yang telah dijalankan pemerintah, tetapi mengalami berbagai kendala. Penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan kebijakan mitigasi yang lebih partisipatoris, yaitu melibatkan masyarakat sejak awal sehingga aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan dan masyarakat merasa memiliki kebijakan tersebut. Diperlukan adanya entitas yang memfasilitasi masyarakat untuk memantau kebijakan mitigasi kebakaran, yang dalam konteks Indonesia dapat diisi oleh Partai Politik.

Kata Kunci : Mitigasi Partisipatoris, Pemerintah Daerah, Kerentanan Masyarakat, Bencana Perkotaan, Kebakaran